Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum ke Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada Bireuen

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melakukan perjalanan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum ke Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada Bireuen. Dalam perjalanan tersebut tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Hukum ke Yayasan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pidie serta melaksanakan Koordinasi pembentukan rancangan Qanun Tentang Bantuan Hukum dengan bagian hukum Pemerintah Kabupaten Bireuen. b. Tim Kantor Wilayah bertemu dengan ketua/direktur Yayasan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie dan melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut Direktur Yayasan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie menyatakan bahwa pada tahun 2020 ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum; c. Kemudian tim Kantor Wilayah melaksanakan wawancara dengan penerima bantuan hukum yang didampingi oleh advokat dari Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada Bireuen yang ada di kabupaten Pidie. Dalam wawancara tersebut penerima bantuan hukum mengatakan bahwa tidak diminta uang, dan merasa puas untuk pendampingan yang diberikan; d. Selanjutnya tim kantor wilayah melanjutkan perjalanan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB untuk melakukan wawancara dengan penerima bantuan hukum yang didampingi oleh pengacara dari Yayasan Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pidie, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Rutan banyak yang sudah bebas, hanya ada satu orang yaitu Mukhsin Bin Idris. Keterangan yang diperoleh oleh tim kantor wilayah bahwa penerima bantuan hukum ini mendapatkan saran untuk mendapat bantuan hukum dari LBH. Kemudian SKTM nya diurus oleh pihak OBH dan tidak pernah diminta uang dalam masa pendampingan tersebut, namun penerima bantuan hukum tersebut tidak puas dengan pendampingan yang diberikan. Penerima bantuan hukum menerima vonis lebih berat dari tututan jaksa; e. Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh juga mewawancai penerima bantuan hukum yang tidak ditahan di Rutan, maka tim bertemu di rumah makan dan masjid; f. Kemudian tim kantor wilayah melanjutkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum ke Yayasan Penyuluhan dan Bantuan Hukum Doktrin Persada Bireuen. Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh bertemu dengan Direkturnya dan melakukan diskusi. Dalam diskusi tersebut tim Kantor Wilayah bertanya apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum dan mengapa kliennya banyak dari Kabupaten Pidie, tidak dari Kabupaten Bireuen, diharapkan ada juga penerima dari kabupaten Bireuen serta berapa jumlah advokat dan paralegal yang masih aktif ? . Kemudian dijawab bahwa dalam pelaksanaan bantuan hukum sekarang tidak ada kendala, tetapi mengapa banyak klien dari Kabupaten Pidie karena beliau tidak mau hanya menangani BAP dari pihak kepolisian saja tanpa mendampinginya. Namun apabila disarankan untuk didampingi klien dari Kabupaten Bireuen, maka ke depan akan didampingi. Untuk jumlah pengacara yang aktif pada saat sekarang ini ada 12 orang dan paralegal yang aktif ada 7 orang; g. Kemudian tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melaksanakan koordinasi ke bagian hukum pemerintah kabupaten Bireuen berkaitan dengan pembentukan rancangan Qanun Tentang Bantuan Hukum. Di Kabupaten Bireuen dulu pernah dianggarkan dana bantuan hukum pada tahun 2016, namun sekarang tidak ada lagi; h. Kemudian tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh juga melanjutkan perjalanan untuk mewawancarai klien dari Yayasan Penyuluhan Hukum dan HAM Pidie. Dalam wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa pendampingan yang diberikan ada yang puas, kemudian pendampingan yang diberikan tidak dimintai biaya serta vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa;  

Survey Kepuasan